NTT Alami Puncak Kekeringan, Rakor Mitigasi Digelar

Bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tampaknya menjadi persoalan amat serius yang harus segera ditangani. Fakta itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) yang membahas rencana mitigasi kekeringan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) di Kupang, NTT, Kamis (15/8). Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) Idha Widi Arsanti hadir bersama jajaran Tim Ahli Upsus NTT, wakil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, beberapa orang kepala dinas pertanian kabupaten, penanggung jawab wilayah beserta wakil, plus sejumlah orang yang ditunjuk khusus oleh dinas yang berkaitan.

Pada kesempatan itu pun tampak sejumlah perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan mitra pupuk buat petani. Di antaranya Pupuk Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, Petrokimia, dan para distributor.

Agenda yang dibahas dalam pertemuan ini adalah perkenalan pejabat Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten, serta Penanggung Jawab Wilayah setempat yang baru diangkat. Menyoal mitigasi kekeringan, ada sejumlah poin penting. Di antaranya adalah perubahan mekanisme pelaporan melalui Group Whatsapp, target dan capaian Luas, Tambah, Tanam (LTT) Agustus dan LTT Periode April-September 2019, pengadaan pos koordinasi kekeringan, hingga penyuluh teladan. Tak ketinggalan dilaporan masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten serta solusi yang dapat dilakukan.

BMKG merilis, puncak kekeringan di beberapa wilayah Indonesia termasuk NTT adalah pada Agustus dan September. Lantaran itulah perlu langkah mitigasi bencana kekeringan untuk mengatasi permasalahan kekurangan air. Alasannya jelas, supaya kegiatan penanaman tetap dapat dilakukan, dan target-target Upsus Pajale periode April-September tetap tercapai.

Langkah mitigasi bencana kekeringan yang akan ditempuh adalah pendirian posko kekeringan, permohonan bantuan benih, penyiapan pestisida dan herbisida, pembuatan sumur dangkal dan pompa air, serta ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan).

Kerja sama dinilai amat penting, khususnya antara produsen, distributor dan pemerintah daerah. Pasalnya, ketersediaan pupuk yang mendukung kelancaran kegiatan Upsus Pajale menjadi satu dari sejumlah faktor utama keberhasilan penanganan mitigasi bencana kekeringan. Koordinasi yang efektif dan efisien diyakini mampu memenuhi konsep 3T: Tepat Waktu, Tepat Jenis, dan Tepat Jumlah.

Pada kesempatan ini Pusdiktan memberikan sertifikat penghargaan sebagai apresiasi kepada para penyuluh penggiat Upsus NTT yang berperan aktif menggiatkan petani di masing-masing daerah untuk bisa menerapkan LTT. Sertifikat tersebut diberikan secara simbolis Kapusdiktan kepada perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sertifikat lainnya akan diserahkan pada pertemuan yang akan digelar pada awal September 2019.

Para peserta Rakor Upsus Pajale menyepakati laporan pencapaian LTT dengan sistem koordinasi yang lebih baik. Pelaksanaan LTT tersebut akan ditindaklanjuti dengan surat resmi dari Pusdiktan yang akan disampaikan kepada penanggung jawab baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 11 kabupaten dan satu kota di NTT yang terkena dampak kekeringan ekstrem. Ke-12 wilayah itu adalah Kabupaten Kupang, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Sumba Barat, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. Semua wilayah tersebut masuk kategori kekeringan esktrem, yakni di atas 60 hari tanpa hujan. Tiga area dengan hari tanpa hujan terpanjang adalah Kabupaten Sumba Timur (137 hari), Kabupaten Lembata (126 hari), dan Kabupaten Belu (105 hari).(Wara Pawestri/FIK)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *